PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN PEMBUATAN JALAN DAERAH SAWANGAN
DEPOK -– Pemerintah Kota Depok memiliki tiga program unggulan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.
Ketiga program unggulan ini dapat dikatakan sebagian merupakan sebagai janji Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, Mohammad Idris dan Pradi Supriatna. Untuk merealisasikan visi Kota Depok yakni menjadikan Depok sebagai Kota yang unggul, nyaman, dan religius.
“RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program unggulan kepala daerah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Hardiono, di hadapan peserta Rakor OPD, Selasa (19/4/2016).
Hardiono menjelaskan adapun ketiga program unggulan tersebut yaitu, kesatu Zero Waste City. Menurut Hardiono, dalam Zero Waste Citybukan berarti kota Depok sama sekali tidak ada sampah. Akan tetapi, dinilai melalui prosesnya, agar semua masyarakat di Kota Depok peduli dengan sampah. Serta semua warga bergerak membersihkan sampah di lingkungannya.
“Program turunan dari Zero Waste City ini yaitu dengan pembangunan infrastruktur, dan tak lupa melakukan edukasi melalui pendidikan agar lebih peduli dengan sampah sedini mungkin,” ucapnya.
Program unggulan kedua, Smart Healthy City, dalam program unggulan ini Bappeda sudah menurunkan dalam beberapa program diantaranya penyusunan sistem kesehatan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, penyelenggaraan database berbasis IT, penambahan mitra RS yang menerima BPJS, serta penambahan RS di wilayah timur.
Sedangkan yang terakhir, ialah Depok akan menjadi Kota Ketahanan Keluarga (Family Resilience City). Dalam program unggulan ini, lanjut Hardiono, terkait dengan keberhasilan dalam pendidikan anak-anak yang berkualitas.
“Pembentukan dan pembinaan keluarga, peningkatan perlindungan sosial, dan kapasitas ekonomi keluarga, serta pembangunan Kota Layak Anak ialah program turunan yang dipersiapkan dalam rangka mewujudkan program unggulan Kota Depok yang ketiga,” tandasnya. (Bimasda/MU)
“Hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya
pembangunan,” ujarnya.
Dikatakan Hardiman, bahwa ada empat alternatif
pembangunan Markaswangi ini. Pertama, yaitu Fisibility Study (FS) yang
dibuat pada 2012, kedua yaitu alternatif Detail Enginering Desain 1,
alternatif DED 2 dan alternatif DED 3.
“Awalnya, akan menggunakan hasil Fisibility
Study 2012, di mana Fly Over Markaswangi ada tiga tingkat jalan
layang di jalan tersebut. Namun, akhrinya yang dipilih alternatif DED 3, karena
lebih murah biayanya dan bisa dikerjakan dalam dua tahap,” ungkapnya.
Dari hasil FS 2012, jalan utama dari Jalan
Siliwangi menuju Dewi Sartika, kemudian menuju Sawangan dengan Fly
Over turun di Rumah Sakit Bakti Yudha. Sedangkan, alternatif DED 3, jalan
utama dari Siliwangi menuju Dewi Sartika menggunakan underpass. Lalu,
dari Dewi Sartika menuju Jalan Raya Sawangan menggunakan Fly Over.
“Memang tetap masih menggunakan Fly Over untuk
menghubungkan Dewi Sartika ke Sawangan, atau sebaliknya,” ungkapnya.
Untuk biaya pembebasan lahan bila mengacu pada FS
2012 dengan prediksi angka hingga Rp503 miliar dengan kebutuhan lahan 50.373
meter, sedangkan untuk biaya konstruksi mencapai Rp1,1 triliun. Jika pemerintah
menggunakan alternatif DED 3 maka akan menghemat cukup besar.
“Berdasarkan hitungan, bila menggunakan
alternatif DED 3, untuk pembebasan lahan sebesar Rp369 miliar dengan luas yang
dibutuhkan 39.678 meter. Untuk biaya konstruksi mencapai Rp690 miliar,”
jelasnya.
Yang pasti, Pemerintah menargetkan sebelum 2020
bisa dilakukan pembangunan konstruksi secara bertahap. Atau setidaknya pada
2021, tahap satu untuk Underpass bisa hingga Jalan Dewi Sartika.
Pembangunan Underpass Markaswangi ini telah diajukan di Musyawarah
Rencana Pembangunan Nasional melalui Bappenas.
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mengurai
kemacetan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pembangunan
Fisik dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
Herniwati, mengatakan, Depok menargetkan dua Underpass bisa rampung
100 persen sampai tahun 2025 sesuai target di Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Depok. Kedua, Underpass tersebut yakni Underpass
Citayam sepanjang 500 meter dan Markaswangi 2 kilometer.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Depok dalam Tahun Anggaran 2016 berupaya seoptimal mungkin untuk
menyediakan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat Kota Depok khususnya.
Dinas yang memiliki tupoksi
Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan
umum meliputi sumber daya air, bina marga, perkotaan dan perdesaan serta
drainase, Tahun 2016 ini telah menyusun sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang infrastruktur,
khususnya infrastruktur jalan, drainase, jembatan, dan lain-lain.
Program ini juga didukung dengan
penyediaan tenaga-tenaga satgas (satuan tugas) seperti satgas banjir dan satgas
jalan lingkungan. Dengan adanya satgas ini diharapkan kebutuhan mendesak
seperti: penanganan banjir, penanganan jalan-jalan berlubang dapat segera
dilakukan perbaikan. selain tugas pokok satgas juga diperbantukan dalam upaya
penertiban peraturan daerah, dan hal lain yang sifatnya mendukung
program-program pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu
penjaringan aspirasi untuk penyedian jalan, drainase, dan lainnya dibidang
pekerjaan umum juga dilaksanakan melalui musrenbang (musyawarah rencana
pembangunan) mulai tingkat yang paling bawah sampai tingkat kota.
Harapan kedepan dengan peningkatan peran aktiv semua stake holder
yang terlibat dalam proses pembangunan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Depok dapat meningkatkan peran dalam rangka mengoptimalkan penyediaan
infrastruktur bidang pekerjaan umum. (Bimasda/MU)